Pengertian Demokrasi Pancasila

Arti Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia. Dari falsafah tersebut kemudian muncul dasar negara yang disebut Pancasila, yang perwujudannya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Sebelum diterapkan Demokrasi Pancasila, bangsa Indonesia pernah melalui dua sistem pemerintahan yang berbeda.

Demokrasi Liberal Parlementer

Pada periode tahun 1950-1959, Indonesia menganut sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer yang menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai dasar konstitusionalnya. Periode tersebut sering pula disebut dengan masa demokrasi liberal yang parlementer. Pengertian demokrasi liberal itu sendiri merujuk pada sistem politik yang mengutamakan hak-hak individu yang dilindungi oleh konstitusi. Dengan kata lain, pemerintah tidak berhak mengekang kebebasan individu.
Karena dianggap sebagai sistem pemerintahan yang gagal, masa demokrasi parlementer berakhir setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi perintah membubarkan konstituante, konstitusi yang kembali pada UUD 1945, serta perintah untuk membentuk MPRS dan DPAS.

Demokrasi Terpimpin

Pasca berakhirnya demokrasi liberal parlementer, sistem pemerintahan Indonesia kemudian beralih pada sistem Demokrasi Terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959-1965. Pengertian Demokrasi Terpimpin ialah sebuah sistem pemerintahan yang berpusat pada pemimpin negara, yang kala itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Presiden memiliki kewenangan untuk memutuskan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Demokrasi Terpimpin memiliki karakteristik yang tertuang dalam ideologi NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Karena terjadi banyak penyimpangan dari sistem Demokrasi Terpimpin, yang salah satunya adalah lemahnya perlindungan HAM, maka sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin diakhiri pada tahun 1965 dan digantikan oleh sistem Demokrasi Pancasila.